“Jaminan Kesehatan Jalan Menuju Universal Health Coverage (UHC) 2019”

Kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Ungkapan yang menyatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat sangat tepat menggambarkan betapa berpengaruhnya kesehatan fisik dan psikis dalam eksistensi manusia.

Akan tetapi, terkadang kesehatan masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Tak sedikit masyarakat yang mengabaikan kesehatannya akibat sibuk beraktivitas dan bekerja. Padahal jika kesehatan tidak dijaga dengan baik, biaya yang harus dikeluarkan pun tidak sedikit. Bahkan untuk beberapa kasus seperti kanker, biaya yang diperlukan lumayan menguras kantong.

Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kesehatan tidak hanya keluar saat kita terserang penyakit saja namun peristiwa-peristiwa tidak terduga seperti kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lainnya juga dapat membuat kita terpaksa mengeluarkan biaya ekstra di luar pengeluaran reguler yang telah kita rencanakan.

Jaminan Kesehatan dengan Asuransi

Pengeluaran tidak terduga seperti ini akan menambah beban keuangan kita karena pengeluaran untuk biaya kesehatan bisa jadi sangat besar. Seperti yang telah disebutkan di atas, pengeluaran yang tiba-tiba dan tanpa persiapan seperti untuk perawatan penyakit akan terasa sangat besar dan mengambil jatah alokasi pengeluaran yang telah kita rancang. Namun jika kita telah memiliki tabungan untuk pengeluaran mendadak seperti itu, pengeluaran yang kita lakukan tidak akan terlalu berat.

Masalahnya, kita tidak tahu kapan pengeluaran itu dibutuhkan. Bisa saja tabungan yang kita punya saat ini belum mencukupi biaya kesehatan yang kita perlukan saat ini juga padahal kita tidak dapat mengabaikan penyakit yang telah menimpa kita. Asuransi merupakan pilihan sebagian orang untuk mempersiapkan pengeluaran-pengeluaran tidak terduga.

Asuransi kesehatan dapat membayarkan biaya kesehatan kita lewat premi yang kita bayar setiap bulan. Meskipun akumulasi premi yang kita bayar belum mencukupi biaya kesehatan yang kita perlukan saat ini, asuransi tetap membayar biaya kesehatan tersebut. Dengan kata lain, kita seolah ‘berhutang’ kepada perusahaan asuransi terlebih dahulu lalu kita akan membayarnya sedikit demi sedikit dengan premi yang kita bayar setiap bulan.

Ada banyak asuransi kesehatan yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi di Indonesia. Masyarakat dapat memilihnya. Akan tetapi, besar premi yang dibayar oleh pelanggan perusahaan asuransi swasta tergolong cukup besar. Tidak semua orang dapat membeli paket asuransi yang ditawarkan, khususnya kalangan menengah ke bawah.

Untuk membantu masyarakat menengah ke bawah serta menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, pemerintah telah mengeluarkan asuransi kesehatan dalam bentuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yaitu suatu lembaga nirlaba yang bertanggungjawab kepada pemerintah.

 

Cita-Cita Itu Bermula

Penyelenggaraan jaminan kesehatan atau dengan kata lain asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia telah dilaksanakan sejak Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Penyelenggaraan jaminan kesehatan warisan pemerintah Belanda kemudian dilanjutkan setelah Indonesia merdeka.

Pada awalnya jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah hanya mencakup bagi pegawai negara, keluarga pegawai negara, pensiunan pegawai negara dan keluarga pensiunan pegawai negara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968. Saat itu, lembaga yang diberi amanah untuk mengurus jaminan kesehatan adalah Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau disingkat BPDPK.

Seiring perkembangan zaman. Masyarakat yang berhak mendapat jaminan kesehatan semakin diperluas dengan ditambahnya kalangan veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya. Pada tahun 1984, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23, penambahan peserta jaminan kesehatan yang berasal dari kalangan veteran dan perintis kemerdekaan serta keluarganya juga diikuti dengan perubahan status lembaga yang membawahi program jaminan sosial ini dari status badan di Departemen Kesehatan menjadi sebuah BUMN dengan nama Perum Husada Bakti (PHB).

Perum Husada Bakti hanya bertahan selama delapan tahun sebelum menjadi sebuah persero dengan nama PT Askes (Persero) pada tahun 1992. Perubahan status ini disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992.

Sejak saat itu, jaminan kesehatan semakin diperluas dengan masuknya kalangan karyawan BUMN menjadi anggota jaminan kesehatan tersebut dalam program Askes Komersial. PT Askes (Persero) tidak berhenti hanya dengan menjangkau karyawan BUMN. Tiga belas tahun kemudian, pada tahun 2005, PT Askes (Persero) mengambil alih pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) yang kemudian berubah nama menjadi program Askeskin setelah pengambilalihan tersebut. Program Askeskin ini karena sasarannya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu maka iuran jaminan sosial yang seharusnya dibayar, dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Masyarakat yang belum memiliki asuransi kesehatan baik itu Jamkesmas, Askes Sosial atau asuransi kesehatan swasta juga dapat memiliki asuransi kesehatan yang diadakan oleh pemerintah ini. PT Askes (Persero) saat itu telah menyediakan asuransi kesehatan yang dikenal sebagai Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) yang masuk ke dalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dikelola oleh PT Askes (Persero). Partisipasi masyarakat dalam mengikuti PJKMU cukup besar. Saat itu, telah ada lebih dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta jiwa yang mendaftar sebagai peserta PJKMU.

Cita-cita untuk mencapai Universal Human Coverage (UHC) atau tersedianya asuransi kesehatan nasional kepada seluruh rakyat Indonesia telah diungkapkan sejak awal kemerdekaan oleh Prof. G. A. Siwabessy yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan.

Usaha untuk mencapai pemerataan asuransi kesehatan ke seluruh rakyat Indonesia ini semakin segera terwujud dengan diresmikannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan menggantikan tugas PT Askes (Persero) dalam mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pembaharuan PT Askes (Persero) menjadi BPJS yang resmi beroperasi pada awal tahun 2014 bertujuan untuk mencapai pemerataan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia baik yang mampu maupun tidak mampu, baik yang bekerja di pemerintahan maupun di swasta. Semua rakyat Indonesia diharapkan dapat memiliki Kartu Indonesia Sehat yang menjadi kartu keikutsertaan masyarakat pada program JKN ini. Target ini diharapkan dapat tercapai pada tahun 2019.

Sebagai pengingat, berdasarkan data dari website resmi BPJS, per 1 September 2018, jumlah peserta JKN berada pada angka 201.660.548 jiwa atau sudah sekitar 77 persen dari total penduduk Indonesia telah menjadi anggota JKN.

Di empat bulan yang tersisa menuju tahun 2019, Indonesia masih memiliki 23 persen masyarakat yang belum mengikuti JKN. Angka tersebut terlihat kecil namun dengan waktu yang semakin sempit, masyarakat harus bergerak cepat untuk mengajak teman, keluarga serta kenalannya yang belum mengikuti JKN untuk segera mendaftar.

Hal ini sangat penting karena ke depannya jika masyarakat tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat atau dengan kata lain tidak terdaftar sebagai salah satu peserta JKN maka segala pelayanan publik seperti mengurus KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga, dsb akan dihentikan kepada warga negara tersebut.

Tentu hal ini sangat merepotkan mengingat kita sangat membutuhkan semua berkas kependudukan yang hanya diterbitkan oleh pemerintah itu. Namun sanksi seperti ini akan sangat berguna untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam menyukseskan program jaminan kesehatan nasional ini.

 

Mengulik Sistem Asuransi Kesehatan Negara Lain

Asuransi Jaminan Kesehatan

Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana kondisi asuransi kesehatan yang diusung oleh pemerintah di negara lain. Apakah setiap negara juga telah menerapkan pemerataan asuransi kesehatan bagi seluruh rakyatnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh negara-negara lain untuk menerapkan program mereka hingga dapat terlaksana dengan baik.

Tentu terdapat beberapa perbedaan mengenai pelaksanaan asuransi kesehatan yang dilaksanakan antara satu negara dengan negara lain. Partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan program asuransi kesehatan di beberapa negara sangat kentara seperti di Inggris, Jepang, Kanada, dan Brunei sementara di beberapa negara lainnya seperti di Jerman, Belanda dan Swiss, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dan pengontrol pelaksanaan program asuransi kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta.

Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berjuang untuk mencapai UHC pada beberapa bulan ke depan masuk ke dalam negara yang asuransi kesehatannya dilakukan oleh pemerintah melalui BPJS.

Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 4 Tahun 2004 menjadi dasar bagi wajibnya setiap warga negara Indonesia untuk memiliki Kartu Indonesia Sehat. BPJS menawarkan beberapa jenis premi yang dapat diambil oleh peserta JKN, mulai dari kelas satu hingga kelas tiga yang memiliki tingkatan biaya yang sesuai dengan fasilitas kesehatan yang berhak kita dapatkan saat kita ingin mengaksesnya. Pembagian premi yang harus dibayar hanya berlaku bagi peserta bukan penerima upah, peserta bukan pekerja dan kerabat peserta pekerja penerima upah di luar anak, ayah, ibu dan mertua.

Bagi peserta yang bekerja di lembaga pemerintahan, BUMN, BUMD maupun swasta, biaya asuransi kesehatannya langsung diambil dari gaji yang diterima setiap bulan dengan perhitungan tertentu. Hal yang sama juga berlaku bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan serta janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan.

Mereka memiliki perhitungan tersendiri mengenai besar biaya asuransi kesehatan pemerintah ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut.

No. Jenis Kepesertaan Biaya Jaminan Kesehatan Nasional
1. Pekerja Penerima Upah di lembaga pemerintahan (PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri) 5% dari Gaji atau Upah per bulan (3% dibayar oleh pemberi kerja + 2% dibayar oleh peserta)
2. Pekerja Penerima Upah di BUMN, BUMD dan Swasta) 5% dari Gaji atau Upah per bulan (4% dibayar oleh pemberi kerja + 1% dibayar oleh pemerintah)
3. Anggota Keluarga Pekerja Penerima Upah (Anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, mertua) 1% dari Gaji atau Upah per bulan per orang dibayar oleh pekerja penerima upah
4. Peserta bukan Penerima Upah
Kelas 1 Rp. 80.000 per orang per bulan
Kelas 2 Rp. 51.000 per orang per bulan
Kelas 3 Rp. 25.500 per orang per bulan
5. Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarganya (Janda, duda, anak yatim piatu) 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah

Sumber: Website BPJS Kesehatan, 2016

Beberapa negara seperti Inggris, Taiwan, dan Kanada menggunakan sistem pajak untuk membiayai pelayanan kesehatan di negara tersebut. Pajak yang ditarik dari masyarakat dapat berupa pajak umum (general taxation) atau pajak khusus (contohnya, pajak gaji/payroll tax).

Lembaga yang mengurus program asuransi kesehatan di Inggris, National Health Service (NHS) menggunakan pajak umum yang ditarik dari masyarakat untuk membiayai pelayanan kesehatan di negara tersebut sedangkan National Health Insurance (NHI) yang menyediakan asuransi kesehatan di Taiwan menggunakan pajak gaji dan dana pemerintah.

Sedikit berbeda dengan di Singapura, asuransi kesehatan nasional yang digunakan di negara ini selain merupakan gabungan antara pajak gaji yang dibayar oleh perusahaan dan pekerja serta subsidi pemerintah, juga ditambah dengan asuransi kesehatan swasta yang tidak disediakan dalam asuransi kesehatan pemerintah.

Sistem asuransi kesehatan di Singapura dinilai sangat baik dalam efisiensi biaya dan hasil kesehatan masyarakat yang dicapai. Hal ini dibuktikan dengan pengeluaran kesehatan oleh pemerintah yang hanya 3% dari PDB tahun serta angka kematian bayi terendah nomor dua di dunia. Meskipun begitu, sistem yang dianut ini tidak mudah untuk ditiru oleh negara lain.

Saat ini, Indonesia telah melaksanakan jaminan kesehatan nasional selama 50 tahun jika dihitung dari diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968. Meskipun saat itu jaminan kesehatannya masih hanya berlaku di kalangan pegawai pemerintahan, pensiunan pegawai pemerintahan serta keluarganya, pembaharuan kebijakan terus dilakukan hingga pada tahun 2004 keluarlah undang-undang yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki asuransi kesehatan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang telah mencapai UHC, Indonesia masih memakan waktu yang lebih lama daripada Jepang dan Korea Selatan yang berhasil menerapkan asuransi kesehatan kepada hampir seluruh rakyatnya hanya dalam waktu 36 tahun dan 26 tahun. Akan tetapi, Indonesia masih memakan waktu yang lebih singkat daripada Jerman dan Belgia yang membutuhkan waktu lebih dari satu abad untuk mencapai UHC di negara tersebut.

Perbandingan UHC Indonesia dengan Negara Lain

Sumber: Laporan Pengelolaan Program Tahun 2016 dan Laporan Keuangan Tahun 2016 (Auditan) BPJS Kesehatan

Asuransi kesehatan tentu akan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara cepat tanpa perlu pusing memikirkan biaya perawatan yang kadang sangat menguras kantong. Asuransi kesehatan merupakan sarana pemerintah untuk mengayomi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah sehingga hak-haknya untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak dapat tercapai.

Meskipun masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan kesehatan yang ditawarkan melalui Jaminan Kesehatan Nasional, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya dapat mendukung program pemerintah yang manfaatnya juga akan kita dapatkan sendiri. Kita dapat mendukung program JKN dengan mendaftar sebagai peserta JKN bagi yang belum terdaftar serta membayar iuran bulanan sesuai dengan jenis kepesertaan JKN yang kita miliki. Dengan pembaharuan yang dilakukan terus-menerus, pelaksanaan JKN diharapkan dapat menjadi semakin mudah, efektif dan efisien.

Mari sukseskan tercapainya UHC Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia pada tahun 2019. Partisipasi kita sebagai peserta JKN tidak hanya akan bermanfaat bagi kita saja namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Jangan lupa daftar menjadi peserta JKN-KIS, bayar iuran setiap bulannya dan nikmati fasilitas kesehatan gratis yang ditawarkan oleh pemerintah.

Referensi:

  1. Website BPJS Kesehatan Indonesia. https://www.bpjs-kesehatan.go.id. [Diakses pada 3 Septermber 2018].
  2. Armalia D. 2017. Iuran atau Tarif BPJS Kesehatan Terbaru 2018. PanduanBPJS.com. https://www.panduanbpjs.com/tarif-bpjs-kesehatan-terbaru/. [Diakses pada 3 September 2018].
  3. Murti B. 2010. Strategi untuk Mencapai Cakupan Universal Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Disampaikan pada Temu Ilmiah Reuni Akbar FK-UNS. Surakarta, 27 November 2010. https://www.scribd.com/doc/74156221/Makalah-Universal-Coverage-Prof-Bhisma-Murti. [Diakses pada 3 September 2018]
Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia
5 (100%) 5 votes